Pangandaran, 8 Juli 2026 – PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama Jawa Barat menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) II DPD Organda Provinsi Jawa Barat Periode 2024–2029 yang diselenggarakan pada tanggal 7–8 Juli 2026 di Hotel Horison Palma, Kabupaten Pangandaran.
Mengusung tema “Memperkuat Sinergitas Kemitraan Seluruh Elemen Transportasi Umum Untuk Kebangkitan Pengusahaan Angkutan Umum”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat kolaborasi antar pemangku kepentingan sektor transportasi guna mewujudkan sistem transportasi umum yang tertib, aman, berkeselamatan, dan berkelanjutan.
Kegiatan Mukerda dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan yang mewakili Ketua Umum DPP Organda, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Diding Abidin, M.Si yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Ketua DPD Organda Jawa Barat Drs. Dida Suprinda, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Nana Sukarma, S.IP, Wakapolres Pangandaran KOMPOL Usep Supiyan, S.H., M.M. yang mewakili Kapolres Pangandaran, Kepala Cabang Bandung PT Jasaraharja Putera yang diwakili oleh Rizky Gunawan, serta seluruh pengurus dan anggota DPC Organda se-Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Utama Jasa Raharja Jawa Barat, Hendriawanto, menyampaikan pentingnya penguatan sinergi antar seluruh elemen transportasi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan umum, khususnya terkait perizinan operasional, pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).
Sebagai BUMN yang mendapatkan amanah memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, Jasa Raharja memiliki tugas utama memberikan pelayanan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum. Hingga Juni 2026, total santunan yang telah diserahkan Jasa Raharja di wilayah Jawa Barat mencapai Rp179,61 miliar atau meningkat sebesar 11,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai santunan untuk korban kecelakaan angkutan umum mencapai Rp953 juta.
Data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian serta kerja sama seluruh pihak. Oleh karena itu, Jasa Raharja terus menjalankan perannya secara menyeluruh mulai dari fase pre-crash, during crash, hingga post-crash.
Pada fase pre-crash, Jasa Raharja melaksanakan berbagai upaya pencegahan melalui edukasi keselamatan, kampanye keselamatan, pemetaan titik rawan kecelakaan, serta penguatan kolaborasi berbasis data bersama Kepolisian dan para pemangku kepentingan terkait. Pada fase during crash, Jasa Raharja memastikan percepatan pelayanan melalui koordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit, penerbitan surat jaminan, layanan jemput bola, serta digitalisasi proses pelayanan. Sedangkan pada fase post-crash, Jasa Raharja memastikan korban maupun ahli waris memperoleh santunan secara cepat, tepat, dan mudah.
Di sisi lain, tantangan kepatuhan administrasi kendaraan umum juga masih menjadi perhatian bersama. Hingga Juni 2026, tingkat kepatuhan kendaraan bermotor umum di wilayah Jawa Barat tercatat sebesar 74,72 persen, yang berarti masih terdapat 8.758 kendaraan yang belum melakukan pelunasan IWKBU.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran wajib demi menjamin perlindungan kepada masyarakat pengguna transportasi umum. Oleh karena itu, sinergi antara Jasa Raharja, Organda, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadirkan solusi nyata melalui rekonsiliasi dan validasi data kendaraan umum secara berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa kolaborasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menghadirkan sistem transportasi yang semakin tertib, aman, dan berkelanjutan. Dengan data yang akurat, komunikasi yang baik, dan koordinasi yang konsisten, berbagai tantangan di sektor transportasi umum dapat diselesaikan bersama,” ujar Hendriawanto.
Mukerda II Organda Jawa Barat diharapkan menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, berbagi gagasan, serta merumuskan langkah konkret dalam membangun budaya kepatuhan dan meningkatkan keselamatan transportasi umum di Jawa Barat.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha angkutan umum, aparat penegak hukum, dan seluruh mitra strategis, diharapkan dapat terwujud transportasi umum yang profesional, tertib administrasi, berkeselamatan, dan mampu memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat. NegaraHadir dalam memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya ekosistem transportasi umum yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Jawa Barat.
