BANDUNG – Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
Dalam memberikan pelayananan kepada wajib pajak, P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran melakukan kegiatan Operasi Khusus dan Jemput Bola ke PT Gracias Anugerah Sejahtera yang merupakan salah satu perusahaan otobus di Kota Bandung pada tanggal 23 November 2023. Pada kegiatan tersebut dilakukan konfirmasi kepada pengurus terkait dengan kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak dan SWDKLLJ. Setelah ada konfirmasi dari pihak pengurus dilakukan pembayaran pajak di tempat. PT Gracias Anugrah Sejahtera tersebut melakukan pembayaran PKB & SWDKLLJ sebanyak 15 unit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain pajak kendaraan bermotor para pengusaha otobus juga berkewajiban menyetorkan dana yang di pungut dari para penumpang yang diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 1964 tentang “Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang” Juncto PP. No.17 Tahun 1965 tentang “Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang”.
PT Jasa Raharja senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mudah, cepat dan tepat sebagai wujud Negara hadir bagi korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan.
