BANDUNG – Hari Kamis, Tanggal 15 Agustus 2024, Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Padalarang, Windy Prawita, bersama Tim penilaian Kegiatan Kampung Tertib Lalu Lintas dari Korlantas Mabes polri, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jabar, Kasat Lantas Polres Cimahi, Kepala Dinas Perhubungan Kab Bandung Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bandung Barat, dan Kanit Kamsel Polres Cimahi melakukan penilaian Kampung Tertib Lalu Lintas di Kecamatan Tanimulya Kabupaten Bandung Barat.
Tim penilaian Kegiatan Kampung Tertib Lalu Lintas dari Korlantas Mabes polri Bersama Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jabar beserta rombongan mengecek sarana dan prasarana Kampung Tertib Lalu Lintas, kegiatan tersebut guna melihat sejauh mana sarana prasarana pendukung yang dimiliki wilayah tersebut menunjang kegiatan tertib lalu lintas.
”Kita lihat kelengkapan sarana dan prasarananya. Bagaimana fasilitas yang ada. Termasuk rambu-rambu, banner, marka jalan sampai dengan meninjau lukisan tertib lalulintas,” ujar AKBP Eti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kampung Tertib Lalu Lintas ini sendiri nantinya akan dilombakan dengan kampung tertib lalu lintas yang dikembangkan oleh Polres-polres lain se-Indonesia dan menjadi kampung percontohan untuk wilayah yang tertib lalu lintas. Wilayah dimana pemasangan rambu-rambu lalu lintas lengkap, jalanan bagus, marka jalan yang jelas, masyarakat yang taat aturan lalu lintas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara di jalan.
Dengan dimulainya Kampung Tertib Lalu Lintas di Kecamatan Tanimulya, diharapkan kesadaran akan aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara di jalan raya Masyarakat kec Tanimulya tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Masyarakat RW 22 Kompleks Puri tetapi juga dapat menular ke masyarakat pengguna jalan desa tersebut dan masyarakat desa-desa lain.
PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan Amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
