BANDUNG – Pada Senin, 10 Februari 2025, Satlantas Polres Cianjur, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Polres Cianjur IPTU Budi Setiayuda, S.H, bersama tim gabungan dari Bapenda Kabupaten Cianjur, PT Jasa Raharja Perwakilan Sukabumi, dan Subdenpom Cianjur, melaksanakan Operasi Gabungan Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan KH Abdullah Bin Nuh Pamoyanan, Kecamatan Cianjur.
Selain di wilayah Cianjur, giat yang sama juga dilaksanakan di Wilayah Kota dan Kabupaten sukabumi. Operasi ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, memberikan sosialisasi tentang keselamatan berkendara, serta menindak pelanggar lalu lintas. Tak hanya itu, kegiatan ini juga untuk memastikan setiap kendaraan yang melintas telah memenuhi syarat administratif, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui operasi ini, kami tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Kepala Jasa Raharja Perwakilan Sukabumi, Wahyu Pria Wibowo, SE, menyatakan bahwa keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. “Melalui operasi gabungan ini, kami berharap dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dan nasional, khususnya di Wilayah Cianjur,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain pemeriksaan kendaraan, petugas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu dan dampaknya terhadap pembangunan daerah serta dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. Tim Jasa Raharja juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk mengurangi risiko kecelakaan.
PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan Amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
