BANDUNG – Kepala Cabang Jasa Raharja Sukabumi, Wahyu Pria Wibowo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Samsat Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada hari Rabu, 18 Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, beliau disambut langsung oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi, Agus Sutisna.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antar-instansi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam optimalisasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas langkah-langkah strategis yang akan diambil pasca berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan akan berakhir pada akhir Juni 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa strategi yang dibahas antara lain sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan secara tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan serta kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemanfaatan teknologi digital dalam mempermudah proses pembayaran PKB dan SWDKLLJ. Peningkatan kualitas layanan di Samsat, termasuk optimalisasi pelayanan terpadu dan percepatan proses administrasi kendaraan. Penguatan kerja sama lintas instansi, khususnya antara Jasa Raharja, Bapenda, dan Kepolisian dalam menindaklanjuti kendaraan tidak patuh pajak pasca program pemutihan.
“Kami ingin memastikan bahwa pasca pemutihan ini, tidak terjadi penurunan kesadaran masyarakat untuk tetap taat pajak. Jasa Raharja siap mendukung upaya kolektif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Wahyu Pria Wibowo, SE.
Sementara itu, Bapak Agus Sutisna menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan strategi lanjutan yang efektif untuk menjaga tren positif dalam penerimaan pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi.
PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan Amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
