BANDUNG – Jasa Raharja berkolaborasi dengan stakeholder dalam hal ini Organda, Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam memetakan isu-isu strategis transportasi umum pada hari Rabu, Tanggal 21 Mei 2025. Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Utama PT Jasa Raharja Jawa Barat, Hendriawanto yang didampingi oleh Kepala Bagian Asuransi Kantor Wilayah Utama PT Jasa Raharja Jawa Barat, Tri Edy Asmara dan Kepala Sub Bagian Iuran Wajib, Theodorus Victor Seran “Kami berharap juga dukungan program bersama peningkatan keselamatan lalu lintas, termasuk upaya pencegahan dengan pemasangan imbauan peringatan di titik – titik rawan kecelakaan,” kata Hendriawanto.
Pada kesempatan tersebut, Hendriawanto sangat mengapresiasi kolaborasi kemitraan, yang telah terjalin selama ini dengan sangat baik, dan pada momentum tersebut Jasa Raharja juga mengapresiasi pelaksanaan agenda Musda I Organda Jawa Barat tahun 2025. Tema yang diambil dalan Musda I tersebut, yakni “Mewujudkan Sinergitas Kemitraan yang Nyata Untuk Keberlangsungan Pengusaha Angkutan Umum yang memenuhi Perijinan”.
Hendriawanto dalam Musda I Organda Jabar pun menambahkan dan membahas juga mengenai penertiban kendaraan angkutan umum khususnya kendaraan yang tidak layak mengangkut penumpang, tidak memiliki izin trayek, tidak melengkapi dokumen maupun tidak membayarkan iuran wajib dan pajak kendaraan bermotornya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan dihadiri Perwakilan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Organda, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kepala Kadin Provinsi Jawa Barat dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda Jawa Barat.
PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan Amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
