Bandung, 11 Maret 2026 — Kalangan serikat buruh di Jawa Barat menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kementerian. Mereka menilai gagasan tersebut berpotensi melemahkan independensi kepolisian sebagai institusi penegak hukum.
Ketua DPD SBSI’92 Jawa Barat, Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat sekaligus Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, Ajat Sudrajat, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang sudah tepat dan tidak perlu diubah.
“Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian adalah langkah yang keliru. Posisi Polri di bawah Presiden sudah final dan merupakan bagian dari desain konstitusi untuk menjaga independensi institusi kepolisian,” ujar Ajat dalam keterangannya, Rabu (11/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri dan menegakkan hukum, Polri harus tetap berada pada posisi yang independen dan tidak berada di bawah kepentingan sektoral kementerian tertentu.
Ia mengingatkan bahwa perubahan posisi kelembagaan Polri berpotensi membuka ruang intervensi politik maupun kepentingan birokrasi yang dapat memengaruhi profesionalitas dalam penegakan hukum.
“Polri harus berdiri sebagai institusi negara yang profesional dan independen, tidak berada dalam tarik-menarik kepentingan politik maupun sektoral,” tegasnya.
Ajat menambahkan, kalangan buruh membutuhkan institusi kepolisian yang kuat, profesional, dan independen untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga stabilitas keamanan, termasuk dalam memastikan ruang demokrasi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Karena itu, Aliansi Buruh Jawa Barat bersama pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja di wilayah tersebut menegaskan sikap menolak wacana perubahan posisi Polri dalam struktur pemerintahan.
“Menjaga independensi Polri berarti menjaga kepastian hukum dan stabilitas nasional,” pungkas Ajat.
