BANDUNG – Dalam rangka evaluasi pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ, serta untuk menyusun strategi mendongkrak pendapatan di tahun 2025, Jasa Raharja Bandung mengadakan pertemuan koordinasi dengan Kepala P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Kepala P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran pada tanggal 31 Januari 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Penanggung Jawab Bidang Asuransi Jasa Raharja Bandung, Bhima Y. Tarunadilaga, ST., CRMO, yang didampingi oleh Pelaksana Administrasi Samsat Pajajaran, dan Kepala P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Dadi Darmadi, S.T., M.Eng., M.Sc. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas pencapaian pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ selama tahun 2024 serta tantangan yang dihadapi.
“Sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan negara, koordinasi dengan P3D sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ berjalan lancar. Kami optimis, dengan kerja sama yang baik, target-target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 akan tercapai,” ujar Bhima Y. Tarunadilaga dalam kesempatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Kepala P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Dadi Darmadi, menekankan bahwa evaluasi pendapatan tahun 2024 menunjukkan beberapa titik yang masih memerlukan perhatian khusus. Namun, dengan sinergi yang lebih baik dan strategi yang lebih terarah, pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ diharapkan dapat mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2025.
Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mendongkrak pendapatan di tahun 2025 antara lain, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ tepat waktu, pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses pembayaran, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pelayanan yang lebih efisien.
“Kolaborasi yang erat antara Jasa Raharja Bandung dan P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak,” tambah Dadi Darmadi.
Dengan koordinasi ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan signifikan dalam sektor pendapatan pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan Amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
