BANDUNG – Samsat Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung menjadi Samsat Digital pertama yang ada di Indonesia. Samsat ini merupakan Inovasi hasil kolaborasi Tim Pembina Samsat Jabar, Korlantas Polri, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan dan Kementrian Perhubungan menghasilkan sebuah samsat digital pertama di Indonesia. Samsat ini merupakan salah satu solusi untuk mempermudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ.
Menempatkan posisi menjadi Samsat Digital Pertama di Indonesia, membuat Samsat ini menjadi salah satu tujuan kunjungan kerja dari beberapa Tim Pembina Samsat di luar Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Tanggal 21/11 Samsat Digital Terminal Leuwi Panjang mendapat kunjungan dari Tim Pembina Samsat Provinsi Bali. Kunjungan ini dalam rangka Studi Tiru Samsat Digital Leuwi Panjang Jawa Barat.
Tim Pembina Samsat tingkat nasional selalu mendukung penuh upaya-upaya untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang akan membayar pajak. Dengan adanya kunjungan dari Tim Pembina Samsat Prov Bali ini diharapkan mekanisme proses bisnis, Sarana dan Prasarana Pendukung yang ada di Samsat Digital Terminal Leuwi Panjang ini dapat di aplikasikan di wilayah Provinsi Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kunjungan tersebut Kepala Jasa Raharja Bandung Arifin Hidayat dan juga Kepala P3D Wilayah Kota Bandung I Pajajaran berkesempatan untuk mendampingi Tim Pembina Samsat Prov Bali. Tergabung dalam Tim Pembina Samsat Bali perwakilan dari Bapenda Prov Bali, Direktorat Lalu lintas Prov Bali, Jasa Raharja Cabang Bali, BPD Bali. Diharapkan dalam kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak yang ada di Jawa Barat dan Bali.
PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan Amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikanperlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas
