Tasikmalaya, 10/06/2026 — Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan serta kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), PT Jasa Raharja melaksanakan kegiatan SIGAP (Samsat Initiative for Growth Achievement Program) di tiga lokasi berbeda di wilayah Tasikmalaya.
Kegiatan SIGAP tersebut dilaksanakan secara bertahap di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Bapenda Kota Tasikmalaya, dan DPPK Kabupaten Tasikmalaya. Program ini merupakan salah satu upaya proaktif PT Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan jemput bola kepada instansi pemerintah guna memastikan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional pegawai telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan SWDKLLJ.
Dalam pelaksanaannya, Pj Keuangan Umum & SDM Sdri Ema Suciyati melakukan pendataan kendaraan, pengecekan status pajak, serta memberikan edukasi kepada pegawai terkait pentingnya kepatuhan dalam pembayaran PKB dan SWDKLLJ sebagai bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat sinergi antara PT Jasa Raharja dengan instansi pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah serta optimalisasi perlindungan kepada masyarakat.
Kepala PT Jasa Raharja Cabang Tasikmalaya Wahyu Pria Wibowo., SE., CPS menyampaikan bahwa kegiatan SIGAP ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar berbagai instansi dan perusahaan di wilayah kerja Tasikmalaya.
“Melalui program SIGAP ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh pemilik kendaraan, khususnya kendaraan dinas, sehingga tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.
PT Jasa Raharja berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
